FYP Media.ID – Kabar mengejutkan kembali datang dari Korea Selatan. Pengadilan Distrik Pusat Seoul secara resmi mengeluarkan perintah penangkapan kedua terhadap mantan Presiden Yoon Suk Yeol pada Kamis, 10 Juli 2025. Ini menjadi babak baru dalam drama politik dan hukum paling panas di Korea Selatan tahun ini.
Yoon, yang sebelumnya sempat dibebaskan dari tahanan pada Maret 2025, kini harus kembali merasakan dinginnya sel penahanan, menyusul tuduhan serius seperti penyalahgunaan kekuasaan, pemberontakan, hingga pemalsuan dokumen resmi.
Kenapa Yoon Suk Yeol Ditangkap Lagi?
Surat perintah penangkapan kali ini terkait dengan penerapan darurat militer singkat pada Desember 2024, yang disebut-sebut sebagai upaya menggulingkan pemerintahan sipil secara inkonstitusional.
Tim jaksa khusus yang dipimpin oleh Cho Eun-suk menyatakan bahwa Yoon berpotensi menghilangkan barang bukti dan menghambat proses hukum. Hal inilah yang membuat pengadilan akhirnya mengabulkan permintaan penangkapan ulang, hanya empat bulan setelah pembebasannya.
“Tindakan Yoon tidak hanya inkonstitusional, tapi juga membahayakan prinsip demokrasi,” ujar jaksa khusus Cho dalam keterangannya.
Apa Tuduhan Terhadap Yoon Suk Yeol?
Berikut daftar tuduhan yang menjerat Yoon Suk Yeol:
-
Pemberontakan: Upaya menerapkan darurat militer secara sepihak.
-
Penyalahgunaan Kekuasaan: Mengintervensi tugas resmi lembaga negara.
-
Pemalsuan Dokumen Resmi: Menggunakan dokumen palsu dalam pengambilan kebijakan nasional.
-
Obstruction of Duty: Menghalangi jalannya pemerintahan dan proses hukum.
-
Risiko Penghilangan Barang Bukti: Dinilai aktif menyembunyikan jejak keterlibatan pihak-pihak tertentu.
Tuduhan ini merupakan lanjutan dari kasus pemakzulan yang resmi dikukuhkan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan pada April 2025, yang secara hukum mencopot Yoon dari jabatannya sebagai Presiden.
Potensi Masa Tahanan: Bisa Berbulan-Bulan
Dengan surat penangkapan yang baru ini, Yoon bisa ditahan sementara hingga 20 hari. Dalam masa itu, jaksa berencana menyusun dakwaan tambahan berdasarkan hasil interogasi dan penyelidikan lanjutan.
Jika didakwa secara resmi, Yoon bisa ditahan hingga enam bulan selama proses pengadilan berlangsung. Bahkan, jika terbukti bersalah, hukuman penjara jangka panjang tak bisa dihindari. Kasus ini juga kemungkinan naik ke pengadilan tinggi, yang berarti proses hukum akan berjalan lama dan kompleks.
Respons Tim Kuasa Hukum Yoon: Tidak Adil dan Berlebihan
Pihak pengacara Yoon Suk Yeol mengecam keputusan pengadilan sebagai bentuk kriminalisasi politik. Mereka menyebut permintaan penangkapan ini sebagai:
“Tindakan yang tidak berdasar dan berlebihan, serta melanggar prinsip praduga tak bersalah.”
Namun, hingga pengumuman resmi penahanan, tim hukum belum memberikan tanggapan langsung terkait keputusan terbaru pengadilan tersebut.
Kronologi Singkat Penangkapan dan Pembebasan Yoon:
| Tanggal | Peristiwa |
|---|---|
| Desember 2024 | Yoon diduga memerintahkan status darurat militer secara sepihak. |
| Januari 2025 | Ditangkap pertama kali, lalu dibebaskan sambil menunggu persidangan. |
| Maret 2025 | Pengadilan membatalkan penahanannya. Yoon diizinkan menjalani proses hukum tanpa ditahan. |
| April 2025 | Mahkamah Konstitusi memutuskan pemakzulan Yoon sebagai Presiden. |
| Juli 2025 | Pengadilan kembali mengeluarkan surat penangkapan setelah jaksa mengajukan bukti baru. |
Dampak Politik: Krisis Kepercayaan terhadap Lembaga Kepresidenan
Penangkapan ulang Yoon Suk Yeol membuka kembali luka politik besar di Korea Selatan. Publik kini mempertanyakan:
-
Integritas pemimpin nasional
-
Kekuatan hukum dalam menindak pelanggaran konstitusional
-
Netralitas aparat hukum dalam konflik politik
Banyak pengamat menyebut situasi ini sebagai krisis kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan. Yoon, yang sebelumnya didukung oleh blok konservatif, kini menghadapi isolasi politik dan sosial.
Penampakan Yoon Saat Hadir di Pengadilan
Yoon terlihat bungkam dan tegang ketika tiba di pengadilan pada Rabu (9/7/2025) sore untuk mengikuti sidang peninjauan permintaan penahanan. Ia tidak menjawab satu pun pertanyaan wartawan yang sudah menunggu sejak pagi.
Sidang berlangsung selama sekitar tujuh jam sebelum akhirnya ia dibawa ke pusat penahanan untuk menunggu hasil keputusan. Keputusannya diumumkan keesokan harinya: penahanan resmi diberlakukan kembali.
Reaksi Publik: Protes dan Dukungan Terbelah
Tak lama setelah pengumuman penahanan, gelombang reaksi publik langsung mencuat:
-
Pendukung Yoon menggelar aksi damai, menyebutnya sebagai “korban politik”.
-
Kelompok pro-demokrasi mendukung langkah hukum ini sebagai bentuk penegakan konstitusi.
Media sosial Korea Selatan juga dipenuhi dengan tagar-tagar panas seperti:
-
#YoonArrestedAgain -
#DemocracyMatters -
#KoreaCrisis
Apa Selanjutnya untuk Yoon Suk Yeol?
Dengan dakwaan tambahan sedang disiapkan, masa depan politik dan hukum Yoon terlihat suram. Kemungkinan skenario ke depan:
-
Didakwa secara resmi dan tetap ditahan selama proses pengadilan
-
Dihukum penjara jika terbukti bersalah
-
Mengajukan banding hingga ke Mahkamah Agung Korea Selatan
Yang pasti, penangkapan ini akan menjadi kasus hukum paling monumental dalam sejarah politik Korea Selatan modern.
Kesimpulan: Hari Kelam bagi Mantan Presiden Korea Selatan
Kembalinya Yoon Suk Yeol ke balik jeruji besi menandai babak baru dalam krisis konstitusional Korea Selatan. Dengan tuduhan berat seperti pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan, Yoon menghadapi potensi hukuman jangka panjang jika terbukti bersalah.
Perkembangan kasus ini akan menjadi tolok ukur supremasi hukum dan demokrasi di Korea Selatan — serta menjadi peringatan tegas bagi para pemimpin negara di mana pun agar tidak menyalahgunakan mandat kekuasaan.
