FYPMedia.ID — Wacana penghapusan rute TransJakarta Koridor 1 Blok M-Kota yang bersinggungan dengan rute MRT Lebak Bulus-Kota menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Rencana yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, disebut meresahkan masyarakat karena dianggap menyulitkan pengguna TransJakarta dan berpotensi menaikkan biaya transportasi harian warga.
Efisiensi atau Beban Baru bagi Warga?
Menurut Syafrin, penghapusan rute ini dilakukan sebagai bagian dari efisiensi dana subsidi public service obligation (PSO). Ia menjelaskan, keberadaan rute TransJakarta Koridor 1 yang sepenuhnya bersinggungan dengan MRT Fase 2A dapat menyebabkan tumpang tindih subsidi.
“Pemerintah Provinsi Jakarta memiliki rencana induk transportasi untuk efisiensi pengelolaan dana PSO. Ke depan, layanan MRT akan beroperasi penuh dari Lebak Bulus hingga Kota,” jelas Syafrin di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Sabtu (21/12/2024).
Baca juga: Kisah Tragis di Aceh: Fakta Mengejutkan Penyiraman Air Keras ke 2 Anak Tiri
Namun, alasan ini tidak diterima begitu saja oleh pengguna TransJakarta. Adam (51), seorang penumpang setia Koridor 1, mengaku khawatir penghapusan ini akan berdampak pada pengeluaran sehari-hari.
“Kalau MRT kan lebih mahal, dan banyak orang seperti saya yang akan merasa kesulitan,” ujar Adam. “TransJakarta itu alternatif murah buat kami yang rutin bepergian.”
Kritik Tajam dari DPRD DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta juga melontarkan kritik terhadap wacana ini. Anggota Komisi B dari Fraksi PDIP, Dwi Rio Sambodo, menilai rencana penghapusan rute ini justru mencederai budaya penggunaan transportasi umum yang telah dibangun di Jakarta.
“Efisiensi subsidi seharusnya dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan maksimal, bukan malah menyingkirkan moda transportasi yang sudah menjadi tulang punggung mobilitas warga,” tegas Rio, Selasa (24/12/2024).
Sekretaris Komisi B, Muhammad Lefy, juga meminta Dishub untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait dampak penghapusan rute. “Koridor 1 adalah rute tersibuk dengan mobilitas tinggi. Penting untuk memastikan langkah ini benar-benar matang dan tidak menyulitkan warga,” ujar Lefy.
Tarif MRT Dinilai Tidak Terjangkau
Tarif MRT yang lebih tinggi dibandingkan TransJakarta menjadi salah satu sorotan utama. Anggota DPRD dari PSI, Francine Widjojo, menekankan pentingnya penyesuaian tarif MRT agar tetap terjangkau bagi masyarakat.
“Tarif TransJakarta sebesar Rp3.500 untuk semua jarak jauh lebih murah dibandingkan MRT, yang mengenakan biaya hingga Rp14.000 untuk jarak terjauh. Jangan sampai penumpang TransJakarta dipaksa beralih tanpa solusi tarif yang adil,” ungkap Francine melalui pesan WhatsApp, Senin (23/12/2024).
Proyek MRT Fase 2A Masih Dalam Proses
Proyek MRT Fase 2A yang menjadi alasan utama penghapusan Koridor 1 masih dalam tahap pembangunan dan direncanakan rampung pada 2029. Jalur ini melintasi Bundaran HI hingga Stasiun Kota dengan tujuh stasiun bawah tanah, di antaranya Thamrin, Monas, dan Glodok.
Francine menekankan, meski MRT dan TransJakarta bertujuan saling melengkapi, integrasi tanpa kajian mendalam bisa menjadi bumerang. “Stasiun MRT tidak menjangkau seluruh area, jadi TransJakarta tetap diperlukan untuk melayani transit masyarakat,” katanya.
Transportasi Publik untuk Semua
Rencana Pemprov DKI Jakarta ini menunjukkan perlunya kebijakan transportasi publik yang lebih inklusif dan matang. Efisiensi anggaran subsidi tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengorbankan aksesibilitas dan keterjangkauan warga.
Apakah langkah ini akan benar-benar diterapkan atau tetap menjadi wacana? Masyarakat menanti keputusan yang mengedepankan kepentingan publik.
