FYPMedia. ID – Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan bahwa prajurit TNI aktif yang saat ini menjabat di kementerian atau lembaga sipil harus mengundurkan diri atau pensiun dini dari dinas militer.
“Jadi, prajurit TNI aktif yang menjabat di kementerian/lembaga lain akan pensiun dini atau mengundurkan diri dari dinas aktif ya, sesuai dengan Pasal 47,” ujar Jenderal Agus saat ditemui di PTIK, Jakarta Selatan.
Pernyataan ini merujuk pada Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), yang mengatur bahwa anggota TNI tidak dapat menduduki jabatan sipil kecuali dalam beberapa pengecualian tertentu, seperti di lingkungan Kementerian Pertahanan, Sekretariat Militer Presiden, atau lembaga lain yang terkait dengan keamanan negara.
Menegakkan Profesionalisme TNI
Keputusan Panglima TNI ini dianggap sebagai langkah untuk menegakkan profesionalisme dalam tubuh militer. Sebagai institusi pertahanan negara, TNI memiliki tugas utama dalam menjaga kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah, serta melindungi segenap bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Dengan menempatkan prajurit aktif di jabatan sipil, dikhawatirkan akan terjadi tumpang-tindih peran yang dapat mengganggu fokus utama TNI dalam menjalankan tugasnya.
Sejumlah pihak menilai bahwa kebijakan ini juga merupakan bentuk komitmen terhadap reformasi sektor pertahanan yang telah dijalankan sejak era Reformasi. Sebelumnya, dalam Orde Baru, militer memiliki peran ganda (dwifungsi), yang memungkinkan mereka terlibat langsung dalam pemerintahan maupun berbagai lembaga sipil. Namun, setelah Reformasi 1998, peran tersebut mulai dikurangi demi membangun militer yang lebih profesional dan netral dalam politik.
“Dengan adanya aturan ini, TNI bisa lebih fokus menjalankan tugasnya sebagai penjaga pertahanan negara. Keterlibatan di jabatan sipil bisa berisiko menimbulkan konflik kepentingan,” ujar pengamat militer dan pertahanan, Dr. Andi Prasetyo.
Dampak Kebijakan bagi Prajurit Aktif di Jabatan Sipil
Kebijakan ini tentu akan berdampak bagi prajurit aktif yang saat ini tengah menjabat di kementerian atau lembaga negara. Meskipun jumlah pastinya belum disebutkan, beberapa pejabat dari kalangan militer saat ini masih menduduki posisi penting di berbagai instansi pemerintahan. Dengan keputusan ini, mereka harus memilih antara tetap bertahan di jabatan sipil dengan konsekuensi pensiun dini atau kembali aktif di TNI dengan meninggalkan jabatan sipilnya.
Salah satu dampak yang mungkin muncul dari kebijakan ini adalah terjadinya pergeseran dalam struktur kepemimpinan di beberapa kementerian atau lembaga yang selama ini diisi oleh prajurit aktif. Hal ini berpotensi menimbulkan tantangan dalam mencari pengganti yang memiliki kompetensi setara di bidang yang selama ini mereka tangani.
Di sisi lain, keputusan ini juga bisa membuka peluang bagi kalangan sipil untuk lebih banyak mengisi posisi strategis di kementerian dan lembaga pemerintahan, sesuai dengan prinsip demokrasi dan supremasi sipil dalam tata kelola negara.
Bagaimana Proses Transisi Akan Berjalan?
Hingga saat ini, TNI belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai mekanisme pengunduran diri atau pensiun dini bagi prajurit yang terdampak oleh kebijakan ini. Namun, langkah ini diperkirakan akan dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu operasional di instansi terkait.
Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa transisi ini tidak berdampak negatif terhadap efektivitas lembaga yang selama ini mendapatkan kontribusi dari personel TNI. Koordinasi antara TNI dan kementerian atau lembaga yang terdampak menjadi kunci agar kebijakan ini dapat diterapkan dengan baik.
Respons Publik dan Tantangan ke Depan
Kebijakan ini menuai berbagai tanggapan dari berbagai pihak. Ada yang mendukung penuh langkah ini sebagai bagian dari reformasi dan profesionalisasi TNI, namun ada pula yang mempertanyakan apakah kebijakan ini akan berpengaruh terhadap efektivitas lembaga pemerintahan yang selama ini dibantu oleh perwira militer.
Beberapa pihak juga menyoroti bahwa implementasi aturan ini harus dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih. Artinya, semua prajurit aktif yang menduduki jabatan sipil harus tunduk pada aturan ini tanpa pengecualian.
Ke depan, tantangan utama dari kebijakan ini adalah memastikan bahwa TNI tetap dapat menjaga soliditas internalnya, sementara di sisi lain pemerintah juga harus siap dengan transisi di instansi-instansi yang selama ini melibatkan perwira TNI aktif.
Dengan keputusan ini, Jenderal Agus Subianto menegaskan kembali komitmennya untuk menjalankan aturan yang telah ditetapkan, sekaligus memastikan bahwa TNI tetap fokus pada tugas utamanya dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara.
