FYPMedia.ID – Kasus hukum yang melibatkan Harun Masiku, seorang mantan calon legislatif PDIP, kembali menarik perhatian publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka dalam kasus suap dan perintangan penyidikan.
Meskipun demikian, PDI Perjuangan menegaskan bahwa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tidak terlibat dalam kasus tersebut.
Berikut ini penjelasan PDIP terkait kasus tersebut tidak ada kaitan dengan ketua umum PDIP, Mega Wati.
Tidak Ada Keterkaitan Megawati dengan Kasus Harun Masiku
Said Abdullah, Ketua DPP PDIP, menegaskan bahwa tidak ada hubungan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan kasus yang menjerat Harun Masiku.
“Sepanjang pengetahuan saya sebagai DPP partai, kasus HM (Harun Masiku) ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan ibu ketua umum (Megawati Soekarnoputri),” kata Said dalam keterangannya, Minggu (29/12/2024).
Hal ini dilontarkan untuk meredakan spekulasi publik mengenai kemungkinan pemanggilan Megawati oleh KPK.
Said menekankan pentingnya untuk tidak menggiring opini yang tidak sesuai dengan proses hukum yang berjalan.
Baca juga: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka KPK: Fakta Penting di Balik Kasus Ini
KPK Menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai Tersangka
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku.
Hasto diduga bersama Harun Masiku memberikan suap kepada mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan agar Harun Masiku dapat menggantikan posisi anggota DPR yang kosong.
“Saudara HK (Hasto) bekerja sama dengan saudara Harun Masiku melakukan upaya penyuapan kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio F,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto, dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (24/12/2024).
Penyelidikan KPK Tidak Ada Intervensi Politik
Said Abdullah juga mengingatkan publik agar tidak berasumsi bahwa proses hukum yang dilakukan KPK didorong oleh intervensi politik.
Dalam pernyataan yang lebih lanjut, Said menyarankan agar kasus ini diproses secara proporsional.
“Mari kita letakkan hal ini secara proporsional. Mas Hasto sendiri juga sudah menyatakan bahwa akan patuh terhadap hukum. Dan hal itu telah dibuktikan oleh Mas Hasto selama ini, beliau senantiasa patuh tiap kali KPK melakukan pemanggilan,” katanya.
Baca juga: Hasto Kristiyanto jadi Tersangka: Implikasi Hukum dan Dinamika Politik PDIP
Pentingnya Kepastian Hukum bagi Ekonomi Negara
Ketua Badan Anggaran DPR ini juga mengingatkan bahwa ketidakpastian hukum dapat merugikan ekonomi negara.
Dalam pernyataan tersebut, Said menyebutkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan ekonomi yang tidak mudah, dengan merosotnya kelas menengah dan tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Pasar menunggu arah kebijakan ekonomi dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya tentang kebijakan ekonomi,” tambah Said.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menciptakan suasana yang kondusif bagi kelangsungan ekonomi.
“Berikan suasana yang kondusif, ada kepastian hukum agar Pemerintah bisa bekerja dengan baik,” ucap dia.
(Oda/Ryz)
