Massa TPUA Datangi UGM, Tuntut Klarifikasi Keaslian Ijazah Presiden Jokowi

FYPMedia. ID – Selasa, 15 April 2025
Situasi di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendadak ramai pada Selasa pagi. Puluhan hingga ratusan orang dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) datang ke kampus untuk menuntut klarifikasi mengenai dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo.

Massa, yang sebagian besar terdiri dari ibu-ibu atau biasa disebut ‘emak-emak’, mulai memadati halaman depan Gedung Ruang 109 Fakultas Kehutanan sejak pukul 07.45 WIB. Mereka datang membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan, serta meneriakkan orasi yang meminta agar UGM segera menunjukkan bukti keaslian ijazah Jokowi yang konon diterbitkan oleh institusi tersebut.

Audiensi Singkat Bersama Pihak Kampus

Tak lama setelah berkumpul, empat orang perwakilan dari massa aksi diperbolehkan masuk ke dalam gedung untuk menghadiri audiensi dengan pihak rektorat. Pertemuan yang dilakukan secara tertutup itu berlangsung di Ruang 109 dan dikawal oleh aparat keamanan kampus serta personel kepolisian yang bersiaga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Salah satu perwakilan TPUA, Ahmad Zainuddin, menyampaikan bahwa kedatangan mereka bukan untuk menciptakan kekacauan, melainkan untuk menuntut transparansi.

“Kami datang dengan damai. Yang kami minta hanyalah kejelasan. Ijazah seorang presiden adalah dokumen publik, dan masyarakat berhak tahu kebenarannya,” ujarnya kepada wartawan usai audiensi.

Zainuddin juga menambahkan bahwa aksi ini adalah bagian dari gerakan moral untuk mendorong integritas dalam kepemimpinan nasional. “Bukan soal suka atau tidak suka. Kalau benar, ya tinggal tunjukkan. Kalau ada yang keliru, mari luruskan bersama,” tegasnya.

Respons Pihak Kampus: Masih Bungkam

Sampai berita ini ditulis, pihak Universitas Gadjah Mada belum memberikan pernyataan resmi mengenai audiensi yang dilakukan. Pihak Humas UGM yang dikonfirmasi oleh media hanya menyatakan bahwa kampus menghormati kebebasan berekspresi, selama dilakukan dengan tertib dan tidak mengganggu aktivitas akademik.

“Kami memahami keresahan masyarakat, tetapi kami juga harus menjalankan prosedur dan menjaga marwah institusi. Kami sedang menyusun pernyataan resmi,” ujar seorang staf Humas yang enggan disebutkan namanya.

UGM sendiri sebelumnya telah beberapa kali menegaskan bahwa Presiden Jokowi memang merupakan alumnus Fakultas Kehutanan angkatan 1980, dan telah menyelesaikan studi serta memperoleh ijazah secara sah. Klaim ini juga pernah diperkuat oleh testimoni dosen-dosen senior yang pernah mengajar Jokowi semasa kuliah.

Isu Lama yang Kembali Mengemuka

Tuduhan terkait keaslian ijazah Presiden Jokowi sebenarnya bukan hal baru. Isu ini sempat mencuat beberapa tahun lalu, namun telah dibantah oleh berbagai pihak, termasuk Kementerian Pendidikan, Arsip Nasional, hingga Mahkamah Konstitusi yang pernah menangani gugatan terkait hal tersebut.

Namun, dengan menjelang tahun politik dan meningkatnya suhu demokrasi nasional, isu ini kembali diangkat oleh sebagian kelompok masyarakat. Dalam konteks ini, aksi TPUA di UGM dinilai oleh sebagian pihak sebagai upaya memantik perdebatan politik di ruang publik.

Menurut pengamat politik dari Universitas Islam Indonesia (UII), Dr. Nur Wahid, kemunculan isu ijazah palsu Jokowi adalah bagian dari strategi politik identitas yang terus diulang.

“Ini bukan pertama kali. Setiap kali menjelang masa penting politik nasional, selalu ada upaya untuk mendiskreditkan tokoh tertentu, dan sayangnya sering kali lewat isu-isu yang tidak terbukti. Kampus seperti UGM seharusnya tidak boleh terjebak dalam permainan semacam ini,” katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Situasi Terkendali, Aktivitas Kampus Tetap Berjalan

Meski diwarnai orasi dan tuntutan massa, situasi di lingkungan kampus UGM tetap berjalan normal. Mahasiswa dan staf pengajar tetap menjalankan kegiatan akademik seperti biasa. Aparat keamanan kampus dan petugas kepolisian mengatur jalannya aksi agar tidak mengganggu proses belajar-mengajar.

Kapolsek Bulaksumur, Kompol Rahmat Prasetyo, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pengamanan sesuai prosedur dan berkoordinasi dengan pihak universitas.

“Aksi berlangsung kondusif. Tidak ada insiden berarti. Kami imbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dan tidak mudah terpancing provokasi,” ujarnya.

Penutup

Klarifikasi dari UGM terkait ijazah Presiden Jokowi masih dinantikan. Sementara itu, isu ini terus menjadi perbincangan hangat di media sosial dan forum publik. Di tengah meningkatnya tensi politik dan dinamika sosial menjelang tahun pemilu, masyarakat diharapkan tetap kritis namun juga rasional dalam menyikapi informasi yang beredar.

Aksi seperti yang dilakukan TPUA adalah cerminan demokrasi yang hidup, namun sebaiknya disertai dengan semangat konstitusional, fakta yang kuat, dan tidak mengganggu institusi pendidikan yang seharusnya menjadi ruang netral dan akademis.