FYPMedia.ID – Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang akan diberlakukan pada awal tahun 2025 memicu pemerintah untuk menyipakan langkah-langkah strategis, seperti meningkatkan berbagai program bantuan sosial (bansos). 

Tujuannya adalah untuk meredam dampak negatif kebijakan ini pada masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. 

Berikut adalah langkah-langkah strategis pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah perubahan kebijakan pajak ini.

• Percepatan Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH)

Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis, Andy Kurniawan mengatakan, program reguler bantuan sosial Kemensos akan diperkuat sambil menunggu program bansos tambahan dari pemerintah yang rencananya juga akan digelontorkan.

“Hingga saat ini bantuan sosial tambahan masih dalam tahap pembahasan, diharapkan dapat menjadi bantalan untuk membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, khususnya keluarga miskin,” kata Andy dikutip dari laman resmi Kemensos, Minggu (22/12/2024).

Ia menjelaskan, beragam program bansos reguler yang akan digelontorkan Kemensos di antaranya percepatan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bansos itu semula dijadwalkan dicairkan pada akhir triwulan I (Maret) 2025, akan dipercepat pada awal tahun 2025.

Baca juga: Netflix dan Spotify Kena Dampak PPN 12%: Harga Langganan Naik di Tahun 2025

• Penyaluran BPNT dan Bantuan Makan Bergizi Gratis

Sebanyak 18,8 juta KPM akan menerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau sembako setiap bulan mulai awal 2025. Langkah ini diharapkan membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara konsisten.

Kemensos juga akan menyediakan bantuan makan bergizi gratis untuk 36.000 penyandang disabilitas dan 101.000 lansia. 

“Sejak awal 2025 nanti, Kemensos juga akan menanggung bantuan makan bergizi gratis untuk 36.000 penyandang disabilitas dan 101.000 lansia,” ujarnya. 

Andy menyampaikan, khusus bantuan makan bergizi untuk penyandang disabilitas dan lansia akan dilaksanakan dengan menggandeng kelompok masyarakat di daerah sehingga dapat menyokong peningkatan perekonomian lokal. 

• Santunan Bulanan untuk Anak Yatim Piatu

Sebanyak 270.000 anak yatim piatu akan menerima santunan bulanan. Program ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan kesejahteraan anak-anak yatim piatu.

• Bantuan Modal Usaha bagi PKH Graduasi

Selain bantuan sosial, kenaikan PPN 12 persen akan dikawal dengan bantuan pemberdayaan untuk peningkatan pendapatan keluarga miskin melalui pemberian bantuan modal usaha bagi PKH graduasi.

Yakni KPM yang dinyatakan lulus dan tidak lagi menerima bantuan pemerintah.

“Target dari Gus Menteri (Mensos Saifullah Yusuf) graduasi ini direncanakan menyasar 480.000 KPM,” ungkapnya. 

• Diskon Biaya Listrik

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga sudah mengumumkan paket kebijakan untuk menstimulus daya beli masyarakat dan dunia usaha, guna meredam dampak kenaikan PPN 12 persen di 2025. 

Mulai dari diskon biaya listrik, Pajak Penghasilan (PPh) ditanggung pemerintah (DTP), hingga bebas bea masuk kendaraan listrik.

Pelanggan listrik dengan daya hingga 2.200 VA akan mendapatkan diskon sebesar 50% selama dua bulan pertama tahun 2025. Langkah ini dirancang untuk meringankan beban rumah tangga menengah ke bawah.

Baca juga: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka KPK: Fakta Penting di Balik Kasus Ini

• Subsidi untuk Kendaraan Listrik

Pemerintah melanjutkan insentif untuk kendaraan bermotor berbasis listrik. Beberapa fasilitas termasuk pembebasan bea masuk untuk kendaraan impor dan pengurangan pajak PPnBM sebesar 3% untuk kendaraan hybrid.

• Perpanjangan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Industri padat karya jadi sektor usaha yang mendapat perhatian lebih, karena adanya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) jika perusahaan kesulitan keuangan.

Oleh karena itu, stimulus yang diberikan juga mencakup optimalisasi manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di sektor padat karya tertentu.

Manfaat JKP dari BPJS Ketenagakerjaan akan diperpanjang hingga enam bulan. Para pekerja di sektor padat karya yang kehilangan pekerjaan akan menerima manfaat 60% dari gaji selama periode tersebut.

•  Subsidi Kredit untuk Industri Padat Karya

Industri padat karya akan mendapatkan subsidi kredit investasi sebesar 5%. Langkah ini diambil untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat tekanan finansial perusahaan.

Program-program bantuan sosial akan disalurkan berdasarkan Data Tunggal Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTTKS). Sistem ini dirancang untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Komitmen Pemerintah dalam Kebijakan Pro-Rakyat

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa kebijakan PPN 12% merupakan bagian dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 Tahun 2021, yang telah dirancang dengan matang.

Dilansir dari Liputan6com. “Pada waktu itu, meskipun setelah pandemi, kita menaikkan tarif dari 10 persen ke 11 persen pada 1 April 2022. Selanjutnya, DPR memutuskan untuk menunda kenaikan berikutnya sampai 1 Januari 2025. Keputusan ini memberikan masyarakat waktu yang cukup untuk pulih,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers terkait Paket Kebijakan Ekonomi yang diadakan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Senin (16/12/2024).

Baca juga: 5 Fakta Menarik Seputar Penundaan Pameran Yos Suprapto yang Kontroversial

Melalui berbagai kebijakan ini, pemerintah berharap dampak kenaikan PPN 12% dapat diminimalkan, sehingga kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.

Informasi lengkap terkait beberapa stimulus yang disiapkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan PPN 12%. Berikut daftar lengkap stimulus yang diberikan pemerintah:

• MinyaKita, tepung terigu, gula industri PPN-nya tetap 11 persen di 2025, yang 1 persen DTP
• Bantuan pangan dan beras bagi desil satu dan dua sebesar 10 kg per bulan
• Biaya Listrik untuuk pelanggan di bawah atau sampai dengan 2200 VA diberikan diskon sebanyak 50 persen untuk 2 bulan
• PPN DTP Rp 5 miliar dengan dasar pengenaan pajak Rp2 miliar
• Melanjutkan kembali fasilitas untuk kendaraan bermotor berbasis listrik atau berbasis baterai (electric vehicle)
• PPnBM DTP untuk kendaraan baterai atau EV atas impor roda tertentu secara utuh atau CBU dan roda empat tertentu yang komplet (knock down)
• Pembebasan bea masuk EV CBU
• PPnBM DTP untuk kendaraan bermotor hybrid, PPN yang diskon atau PPN DTP sebesar 3 persen
• Insentif PPh pasal 21 DTP untuk pekerja gaji Rp4,8 juta-Rp10juta
• Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan industri padat karya, masa klaimnya diperpanjang sampai dengan 6 bulan dan manfaatnya 60 persen untuk 6 bulan
• Jaminan Kecelakaan Kerja bagi industri padat karya tertentu, diberikan diskon sebesar 50 persen untuk 6 bulan
• PPh final UMKM 0,5 persen diperpanjang sampai dengan 2025
• Subsidi kredit investasi industri padat karya sebesar 5 persen

(Oda/Atk)