FYPMedia.ID – Penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sorotan publik. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP tersebut tersandung kasus suap terkait Harun Masiku, yang hingga kini masih buron.
Selain itu, ia juga diduga terlibat perintangan penyidikan, menjadikannya salah satu kasus politik paling kontroversial tahun ini.
Berikut adalah tiga fakta mengejutkan terkait kasus Hasto yang mengungkap dinamika politik di balik layar.
Kasus Suap dan Perintangan Penyidikan
Hasto Kristiyanto menjadi tersangka dalam dua kasus sekaligus: suap dan perintangan penyidikan.
Dalam konferensi pers, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan bahwa Hasto bersama Donny Tri Istiqomah mengatur suap kepada eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, agar Harun Masiku lolos menjadi anggota DPR.
“Hasto mengatur dan mengendalikan Donny untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan,” ungkap Setyo (24/12/2024).
Baca juga: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka KPK: Fakta Penting di Balik Kasus Ini
Tudingan Ambisi Tiga Periode
Dalam video yang beredar, Hasto menyinggung adanya ambisi kekuasaan hingga tiga periode yang melibatkan sosok penting.
Ia menyatakan bahwa PDIP menghadapi tekanan agar tidak memecat kader yang memiliki ambisi tersebut. Meski tidak menyebut nama, pernyataan ini dianggap mengarah kepada mantan Presiden Joko Widodo.
“Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan tiga periode, ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi,” tutur Hasto. (26/12/2024).
Tudingan ini menambah dimensi politik dalam kasus hukum yang dihadapinya. Menurut Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy, penetapan Hasto sebagai tersangka bermotif politis, mengingat sikap partai yang tegas menolak upaya yang merusak demokrasi.
Baca juga: Pendidikan Hasto Kristiyanto, Tersangka Kasus Harun Masiku
Sikap Tegas PDIP
PDIP menegaskan akan menghormati proses hukum, tetapi tetap curiga adanya unsur politisasi dalam kasus ini.
“PDIP dan Sekjen akan selalu menaati proses hukum dan bersikap kooperatif,” ujar Ronny Talapessy.
Hasto juga menyatakan kesiapannya menghadapi risiko terbesar. “Masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita,” tegasnya dalam video.
Sikap ini diklaim selaras dengan nilai-nilai perjuangan Bung Karno yang menjadikan pengorbanan pribadi sebagai jalan menjaga demokrasi.
Implikasi Kasus Hasto bagi PDIP
Kasus ini tidak hanya menjadi ujian bagi Hasto, tetapi juga bagi PDIP sebagai partai pengusung nilai demokrasi.
Di tengah tudingan politisasi hukum, PDIP harus membuktikan komitmennya terhadap supremasi hukum sekaligus mempertahankan integritas organisasi.
Presiden Joko Widodo pun angkat bicara, menyerukan penghormatan terhadap proses hukum. “Ya hormati seluruh proses hukum yang ada,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Rabu (25/12/2024), seperti dilansir dari Antara.
(Oda/Ryz)