FYP Media.id – Pada Tanggal 25 Maret 2025 – Serangan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang terafiliasi dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua, menewaskan seorang guru sekolah dasar bernama Rosalia (29). Peristiwa yang terjadi pada Jumat, 21 Maret 2025, ini juga menyebabkan tujuh guru dan tenaga kesehatan mengalami luka-luka, sementara rumah dan sekolah dibakar dalam insiden tersebut. Serangan terhadap tenaga pendidik dan tenaga kesehatan ini kembali menjadi sorotan karena menunjukkan kondisi keamanan yang masih rentan di wilayah Papua.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan keprihatinannya terhadap insiden ini. Ia menegaskan bahwa serangan terhadap warga sipil, khususnya tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, merupakan tindakan yang tidak dapat ditoleransi. Puan menekankan bahwa guru dan tenaga kesehatan adalah pahlawan kemanusiaan yang berjuang untuk mencerdaskan dan menyehatkan masyarakat Papua. Oleh karena itu, mereka harus mendapatkan perlindungan yang maksimal dari negara.
Puan juga meminta pemerintah dan aparat keamanan untuk meningkatkan pengamanan di wilayah rawan konflik seperti Yahukimo. Menurutnya, kejadian ini menunjukkan bahwa langkah-langkah perlindungan bagi warga sipil, terutama mereka yang bertugas di daerah terpencil, masih belum optimal. Ia mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah konkret guna mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan.
Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini. Berbagai laporan menyebutkan jumlah korban tewas yang berbeda, dengan beberapa sumber menyebutkan satu korban jiwa, sementara yang lain menyebut enam atau tujuh korban. Puan meminta pemerintah untuk memberikan klarifikasi mengenai jumlah korban dan memastikan informasi yang disampaikan kepada publik akurat dan transparan.
Sebagai respons terhadap insiden ini, sebanyak 46 guru dan tenaga kesehatan telah dievakuasi ke Wamena dan Sentani pada Sabtu, 22 Maret 2025. Evakuasi ini dilakukan guna menghindari potensi serangan lanjutan dari kelompok bersenjata. Puan mendukung langkah ini, tetapi ia juga menegaskan bahwa evakuasi bukanlah solusi jangka panjang. Negara harus memastikan bahwa tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dapat menjalankan tugasnya dengan aman di Papua tanpa harus selalu berada dalam ancaman kelompok separatis bersenjata.
Puan juga menyoroti pentingnya keberlanjutan layanan pendidikan dan kesehatan di Yahukimo. Ia menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa warga Papua tetap mendapatkan hak mereka atas pendidikan dan layanan kesehatan meskipun berada dalam kondisi konflik. Menurutnya, pendekatan keamanan harus diimbangi dengan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna mengurangi potensi konflik di Papua.
Baca Juga : 15 Orang Bersenjata Serang dan Tangkap Sutradara No Other Land di Rumahnya
Selain itu, Puan mendesak pemerintah untuk memberikan pendampingan psikososial bagi para korban selamat dan keluarga korban yang meninggal dalam serangan tersebut. Ia mengingatkan bahwa kekerasan yang terjadi di Papua tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga trauma mendalam bagi para penyintas dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pemerintah harus hadir untuk memberikan dukungan emosional dan psikologis bagi mereka yang terdampak.
Serangan terhadap tenaga pendidik bukanlah yang pertama kali terjadi di Papua. Pada Juli 2024, Puan juga telah meminta pemerintah untuk bertindak tegas terhadap OPM, tetapi tetap mengedepankan sisi humanis. Ia menekankan bahwa tindakan anarkis kelompok separatis harus disikapi dengan penegakan hukum yang tegas. Namun, ia juga mengingatkan bahwa pendekatan militer semata tidak akan menyelesaikan akar permasalahan di Papua.
Puan mengecam aksi kelompok bersenjata yang membakar gedung SMP Negeri di Kampung Borban, Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, pada pekan sebelumnya. Ia menilai bahwa pembakaran fasilitas pendidikan merupakan tindakan yang tidak dapat diterima karena menghambat hak anak-anak Papua dalam memperoleh pendidikan. Puan mendesak pemerintah untuk segera menyiapkan sarana pendidikan sementara bagi anak-anak yang sekolahnya dibakar serta memastikan keamanan sekolah-sekolah di wilayah Papua.
Dalam menghadapi situasi di Papua, Puan menegaskan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah tegas yang komprehensif dalam menyelesaikan permasalahan di Papua. Menurutnya, kejadian serupa terus berulang karena belum adanya solusi yang menyentuh akar permasalahan. Ia mengusulkan agar pendekatan keamanan dikombinasikan dengan kebijakan pembangunan yang inklusif, sehingga masyarakat Papua merasa lebih dilibatkan dalam pembangunan nasional.
Puan juga mendorong optimalisasi kerja sama antara TNI dan Polri dalam mengamankan wilayah Papua. Ia berharap aparat keamanan dapat bertindak lebih strategis dan kompak dalam menghadapi kelompok separatis bersenjata, sehingga keamanan masyarakat Papua bisa lebih terjamin.
Baca Juga : TNI-Polri Sukses Evakuasi Korban Serangan KKB di Anggruk: Perjuangan di Medan Sulit Papua
Selain aspek keamanan, Puan juga menekankan pentingnya dialog dan pendekatan sosial budaya dalam menyelesaikan konflik di Papua. Ia mengingatkan bahwa Papua memiliki sejarah panjang dalam permasalahan politik dan sosial, sehingga pendekatan yang hanya mengandalkan kekuatan militer tidak akan cukup. Menurutnya, diperlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk tokoh adat, tokoh agama, dan organisasi masyarakat, dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan di Papua.
Sebagai Ketua DPR, Puan mengajak seluruh pihak untuk mendukung perdamaian dan pembangunan di Papua. Ia menegaskan bahwa masyarakat Papua berhak untuk hidup dalam kedamaian dan keamanan tanpa harus selalu merasa takut akan serangan kelompok bersenjata. Ia berharap insiden ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat komitmennya dalam menciptakan Papua yang lebih aman, damai, dan sejahtera.
Dengan meningkatnya eskalasi kekerasan di Papua, Puan berharap agar pemerintah tidak hanya fokus pada aspek keamanan, tetapi juga mempercepat pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan demikian, masyarakat Papua dapat merasakan manfaat dari pembangunan nasional secara lebih merata dan adil.
Serangan terhadap tenaga pendidik di Papua harus menjadi alarm bagi pemerintah bahwa keamanan di wilayah tersebut masih menjadi isu krusial. Puan Maharani berharap agar kejadian ini dapat segera direspons dengan kebijakan yang konkret, tidak hanya dalam bentuk penegakan hukum, tetapi juga dengan strategi yang lebih komprehensif untuk menciptakan Papua yang damai dan sejahtera.
