FYP Media.id – Pada Tanggal 15 Mei 2025 – Tragedi ledakan amunisi yang terjadi di Kampung Cisampih, Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada awal Mei 2025, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga para korban. Peristiwa tragis ini menewaskan sejumlah warga sipil yang saat itu terlibat dalam kegiatan pemusnahan amunisi kedaluwarsa bersama anggota TNI. Kejadian tersebut tidak hanya mengundang perhatian publik, namun juga memunculkan berbagai aksi solidaritas dari pemerintah dan tokoh masyarakat, termasuk Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Dalam kunjungannya ke RSUD Pameungpeuk Garut pada Selasa, 13 Mei 2025, Dedi Mulyadi menyampaikan komitmen pribadi yang cukup mengejutkan dan menyentuh. Ia menyatakan bahwa dirinya bersedia menjadi orang tua asuh bagi seluruh anak-anak korban meninggal dunia dalam insiden tersebut. Lebih lanjut, ia juga menegaskan akan menanggung seluruh biaya hidup dan pendidikan mereka hingga ke jenjang perguruan tinggi. Pernyataan ini pun langsung menuai berbagai reaksi, mulai dari apresiasi publik hingga permintaan klarifikasi akan skema dan mekanisme realisasinya.
Menurut Dedi, langkah tersebut bukan sekadar bentuk empati pribadi, melainkan bagian dari tanggung jawab moral seorang pemimpin daerah. “Anak-anak yang ditinggal oleh ayah atau ibunya akibat insiden ini, jangan sampai putus sekolah, jangan sampai hidupnya terlantar. Kalau memang tak ada yang mampu menanggung, saya yang akan mengurus mereka,” ujar Dedi di hadapan awak media dan keluarga korban. Ia juga menambahkan bahwa negara tidak boleh abai terhadap nasib warga sipil yang menjadi korban dalam peristiwa yang melibatkan unsur militer.
Dalam penjelasan lanjutan, Dedi Mulyadi menyebut bahwa bantuan tersebut akan difokuskan pada anak-anak korban yang belum menikah, yang secara hukum dan sosial masih menjadi tanggungan keluarga. Ia pun telah menginstruksikan tim khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendata secara rinci jumlah anak-anak yang kehilangan orang tuanya dalam peristiwa tersebut, berikut usia, kondisi pendidikan terakhir, hingga kebutuhan sehari-hari mereka. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa bantuan yang dijanjikan dapat tepat sasaran dan berkelanjutan.
Baca Juga : Berita terbaru: Ledakan Amunisi TNI di Garut Tewaskan 13 Orang
Tak hanya itu, sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah, Pemprov Jawa Barat juga memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp50 juta untuk setiap jiwa yang meninggal dunia. Dana ini dimaksudkan untuk membantu proses pemulasaraan jenazah serta kebutuhan mendesak lainnya yang timbul akibat musibah tersebut. Selain itu, Dedi juga menjalin komunikasi intensif dengan pihak TNI dan Kementerian Pertahanan agar ada evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pemusnahan amunisi agar kejadian serupa tak terulang di masa depan.
Meski niat baik tersebut banyak mendapat dukungan, muncul pula pertanyaan dari publik mengenai bentuk teknis bantuan, termasuk sumber dana, jangka waktu, serta sistem pengawasan agar bantuan benar-benar sampai ke anak-anak yang membutuhkan. Menanggapi hal itu, Dedi menjelaskan bahwa untuk bantuan biaya hidup dan pendidikan, sebagian akan bersumber dari anggaran CSR perusahaan-perusahaan swasta yang telah bekerja sama dengan Pemprov Jawa Barat dalam program beasiswa dan bantuan sosial. Sisanya akan diupayakan melalui dana pribadi serta program-program sosial yang bisa dikolaborasikan lintas sektor.
Klarifikasi ini penting disampaikan karena sebelumnya sempat muncul anggapan bahwa janji tersebut bersifat spontan dan belum memiliki landasan pelaksanaan yang jelas. Namun, Dedi menegaskan bahwa komitmennya bukan sekadar ucapan emosional saat kunjungan duka, melainkan hasil dari diskusi internal dan analisis kebutuhan jangka panjang para korban. Ia juga berencana membuka kanal komunikasi terbuka bagi keluarga korban untuk menyampaikan aspirasi atau kendala dalam proses pendataan dan penyaluran bantuan.
Baca Juga : Tragedi Wisata Bahari di Bengkulu: Kapal Tenggelam, 7 Tewas, Puluhan Dievakuasi
Langkah Dedi Mulyadi ini pun mendapatkan respons positif dari sejumlah pihak. Lembaga swadaya masyarakat, aktivis pendidikan, hingga netizen ramai-ramai memberikan dukungan di media sosial. Banyak yang menilai bahwa kebijakan tersebut adalah contoh konkret bagaimana seorang pejabat publik seharusnya bertindak dalam situasi krisis: cepat, empatik, dan solutif. Di sisi lain, tak sedikit pula yang berharap agar kebijakan ini tidak berhenti pada level simbolik, melainkan benar-benar terealisasi dalam jangka panjang.
Sementara itu, proses penyelidikan atas ledakan yang menewaskan sedikitnya sembilan orang itu masih terus berjalan. TNI menyatakan bahwa kegiatan pemusnahan amunisi telah sesuai prosedur, namun tetap akan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap keamanan teknis serta pelibatan warga sipil dalam kegiatan berisiko tinggi tersebut. Peristiwa ini menjadi peringatan keras bagi semua pihak bahwa standar keselamatan dan komunikasi lintas sektor harus diperketat, terutama dalam operasi-operasi militer yang melibatkan masyarakat umum.
Pada akhirnya, sikap Dedi Mulyadi menunjukkan bahwa dalam menghadapi bencana, empati pemimpin sangat berarti. Janji untuk menanggung pendidikan anak-anak korban hingga kuliah bukan hanya soal kebaikan hati, tapi juga investasi sosial yang bisa menentukan masa depan generasi muda terdampak. Jika semua pihak turut mendukung dan mengawasi pelaksanaan janji ini, maka tragedi kelam di Garut bisa menjadi titik awal bangkitnya semangat solidaritas dan tanggung jawab bersama.
