FYPMedia.ID – Drama politik di Korea Selatan semakin memanas setelah pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol pada 14 Desember 2024. Kini, giliran penjabat presiden, Han Duck-soo, yang dicopot dari jabatannya pada 27 Desember 2024.
Keputusan ini telah mengguncang parlemen dan memicu perdebatan sengit di kalangan politisi dan masyarakat.
Berikut adalah enam fakta mencengangkan yang perlu diketahui.
Pemakzulan Presiden dan Penjabat Presiden dalam Waktu Sebulan
Korea Selatan mencatat sejarah politik yang mengejutkan dengan pemakzulan dua pemimpin tertinggi negara hanya dalam waktu sebulan.
Yoon Suk-yeol dimakzulkan setelah menerapkan darurat militer yang kontroversial pada 3 Desember 2024.
Han Duck-soo, yang menggantikan Yoon sebagai penjabat presiden, juga dimakzulkan dengan 192 suara parlemen, melebihi ambang batas 151 suara.
Kekisruhan di Parlemen Korea Selatan
Pemungutan suara pemakzulan Han Duck-soo diwarnai protes keras dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP), partai yang sebelumnya mendukung Yoon dan Han.
Pemimpin Majelis Nasional Woo Won-shik memutuskan bahwa hanya diperlukan mayoritas sederhana untuk meloloskan pemakzulan Han. Keputusan ini memicu teriakan “penyalahgunaan kekuasaan” di parlemen.
Baca juga: Skandal Pemerasan di PPDS Undip: Fakta Mengejutkan Perputaran Uang Rp 2 Miliar
“Saya menghormati keputusan Majelis Nasional,” ujar Han Duck-soo dalam pernyataannya, seraya menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi yang membutuhkan waktu hingga 180 hari untuk menetapkan keabsahan pemakzulan tersebut.
Kegagalan Han Duck-soo Memenuhi Tuntutan Oposisi
Partai Demokrat, oposisi utama, memberikan batas waktu hingga Malam Natal bagi Han untuk meloloskan dua undang-undang khusus.
Undang-undang tersebut mencakup investigasi deklarasi darurat militer Yoon Suk-yeol dan dugaan korupsi yang melibatkan ibu negara Kim Keon-hee. Namun, Han menolak tuntutan tersebut, sehingga oposisi menggulirkan proses pemakzulan.
Park Seong-joon, anggota Partai Demokrat Korea, mengatakan, “Dengan memakzulkan Perdana Menteri Han Deok-soo, mari kita memulihkan politik akal sehat dan mengambil alih kendali negara melalui jalur akal sehat,” kata Park Seong-joon, anggota Partai Demokrat Korea, Jumat (27/12/2024), dikutip dari YNA Korea.
Peran Mahkamah Konstitusi
Pemakzulan Han Duck-soo dan Yoon Suk-yeol kini berada di tangan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan.
Mahkamah ini terdiri dari sembilan hakim, di mana minimal enam suara diperlukan untuk mengesahkan keputusan pemakzulan. Sidang pemakzulan Yoon Suk-yeol yang dimulai sejak pertengahan Desember juga masih dalam proses.
Baca juga: 4 Fakta Penting Kontroversial: Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, Tersangka Kasus Pengkhianatan
Menteri Keuangan Ditunjuk sebagai Penjabat Presiden
Setelah pemakzulan Han Duck-soo, Menteri Keuangan Choi Sang-mok ditunjuk sebagai penjabat presiden sementara.
Situasi ini menambah ketidakpastian politik di Korea Selatan, mengingat Choi harus memimpin negara dalam kondisi penuh tekanan politik dan sosial.
Tantangan Besar untuk Pemerintahan Korea Selatan
Pemakzulan dua pemimpin tertinggi dalam waktu singkat mencerminkan krisis politik mendalam di Korea Selatan.
Langkah ini juga mempertegas dominasi oposisi di parlemen yang berhasil menggiring proses pemakzulan.
Demonstrasi dan protes terus berlangsung di berbagai wilayah, menuntut stabilitas politik dan keadilan.
(Oda/Mly)
