FYPMedia.ID – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali membuat gebrakan kontroversial. Pada Selasa (18/2/2025), Trump mengumumkan pemecatan semua jaksa federal yang diangkat di era pemerintahan Joe Biden. Langkah ini dianggap sebagai upaya Trump untuk “membersihkan rumah” dan memperkuat kendalinya atas Departemen Kehakiman.
Melalui unggahan di platform media sosial Truth Social, Trump menegaskan bahwa keputusan ini bertujuan untuk memastikan sistem peradilan Amerika kembali ke jalur yang dianggapnya benar. “Saya telah menginstruksikan pemecatan semua jaksa AS ‘Era Biden’ yang masih menjabat,” tulis Trump. “Kita harus ‘membersihkan rumah’ SEGERA, dan memulihkan kepercayaan. America’s Golden Age harus memiliki sistem peradilan yang adil ITU DIMULAI HARI INI!”
Pemecatan Massal yang Tidak Biasa
Meski pemecatan jaksa setelah pergantian pemerintahan adalah hal umum di AS, pendekatan Trump kali ini tergolong agresif. Biasanya, pemerintahan baru meminta para jaksa untuk mengundurkan diri secara sukarela dalam beberapa bulan pertama masa jabatan presiden. Namun, Trump memilih jalur pemecatan massal secara langsung.
Dalam beberapa hari terakhir, sekitar 20 jaksa sudah dipecat dari total 93 kantor jaksa AS di seluruh negeri. Pemberitahuan pemecatan tersebut dikirim langsung dari Gedung Putih melalui email singkat yang berbunyi, “Atas arahan Presiden Donald J Trump, saya menulis untuk memberi tahu Anda bahwa posisi Anda sebagai Jaksa AS diberhentikan, efektif segera.”
Namun, proses pemecatan ini tak berjalan mulus. Beberapa jaksa tidak langsung menerima pemberitahuan tersebut karena email dikirim ke alamat internal yang tidak dapat menerima pesan eksternal. Akibatnya, sejumlah jaksa baru menyadari pemecatan mereka setelah akses ke sistem dan perangkat kantor terputus tanpa penjelasan yang jelas.
Agenda Politik di Balik Pemecatan
Pemecatan massal ini dianggap sebagai bagian dari upaya Trump dan Jaksa Agung Pam Bondi untuk menerapkan agenda politik mereka di Departemen Kehakiman. Pam Bondi, bersama Wakil Jaksa Agung Emil Bove, tengah mendorong penerapan teori eksekutif kesatuan – konsep yang menempatkan presiden sebagai pengendali utama lembaga-lembaga federal.
Bove, yang mengawasi operasi harian Departemen Kehakiman, bahkan mendorong penghentian kasus korupsi terhadap Wali Kota New York City, Eric Adams. Keputusan ini dianggap sebagai langkah politis, mengingat Adams dikenal mendukung kebijakan imigrasi ketat Trump. Memo Bove menyebutkan bahwa membantu pejabat yang berkomitmen mendukung agenda deportasi lebih penting daripada melanjutkan tuntutan pidana.
Dampak Luas bagi Penegakan Hukum
Langkah agresif Trump ini menuai kritik dari berbagai pihak yang menilai bahwa pemecatan massal dapat mengganggu kelangsungan kasus hukum penting di seluruh negeri. Jaksa federal memegang peranan penting dalam menangani kasus korupsi, kejahatan terorganisir, hingga kejahatan lintas negara.
Selain itu, beberapa analis hukum menyoroti bahwa pemecatan mendadak tanpa proses transisi yang jelas berpotensi menciptakan kekosongan kekuasaan di kantor-kantor jaksa federal. Ini dapat memperlambat proses hukum dan membuka celah bagi campur tangan politik dalam proses penegakan hukum.
Baca Juga: Donald Trump Umumkan Investasi Rp8,159 Triliun untuk Infrastruktur AI
Prioritas Pemerintahan Trump
Pemerintahan Trump saat ini fokus pada isu-isu yang menjadi sorotan dalam kampanye pemilu 2024, terutama terkait pengetatan kebijakan imigrasi. Trump berulang kali menegaskan bahwa memberantas imigrasi ilegal adalah prioritas utamanya, dan Departemen Kehakiman harus mendukung visi tersebut.
Pemecatan jaksa yang dinilai tidak sejalan dengan agenda politik Trump dipandang sebagai bagian dari upaya memastikan loyalitas penuh di tubuh Departemen Kehakiman. Dengan penunjukan jaksa-jaksa baru yang lebih sejalan dengan kebijakan pemerintahannya, Trump berharap dapat mengarahkan proses hukum sesuai dengan visinya.
Baca Juga: Token Kripto $TRUMP Melonjak 18.000%: Donald Trump Klaim Dukungan untuk Industri Tersebut
Reaksi Publik dan Masa Depan Departemen Kehakiman
Keputusan ini langsung memicu gelombang kritik dari oposisi dan komunitas hukum di Amerika Serikat. Banyak yang khawatir bahwa langkah ini semakin mengaburkan batas antara politik dan penegakan hukum di AS.
Namun, pendukung Trump memuji keputusan tersebut sebagai langkah berani untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan yang menurut mereka telah ‘tercemar’ oleh politik partisan selama era Biden.
Sementara itu, para pengamat politik memperkirakan bahwa keputusan ini akan memperkuat dominasi Trump di pemerintahan, namun juga meningkatkan ketegangan antara eksekutif dan lembaga hukum. Masa depan Departemen Kehakiman kini menjadi sorotan utama, apakah lembaga ini akan tetap independen atau semakin berada di bawah kendali politik eksekutif.
Dengan langkah kontroversial ini, jelas bahwa Trump berusaha membentuk kembali sistem pemerintahan sesuai dengan visinya. Namun, apakah langkah ini akan membawa Amerika ke “Zaman Keemasan” yang dijanjikan atau justru memicu krisis kepercayaan yang lebih dalam? Waktu yang akan menjawabnya.
