7 Ribu Warga Lamar PPSU DKI, Pram Tegaskan Tanpa Titipan dan Ordal

FYP Media.id – Pada Senin, 5 Mei 2025 – Lebih dari 7.000 orang mendaftar sebagai Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di DKI Jakarta. Angka itu bukan hanya statistic ia adalah potret nyata dari antusiasme ribuan warga yang berharap bisa bekerja, berkontribusi, dan menjadi bagian dari solusi di kota ini. PPSU, atau yang akrab disebut “pasukan oranye”, memang bukan profesi sembarangan. Mereka adalah garda terdepan yang hadir paling pagi dan pulang paling sore, menjaga lingkungan tetap bersih dan tertata.

Tingginya jumlah pelamar tentu jadi perhatian, termasuk bagi Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Di tengah sorotan publik terhadap proses rekrutmen, Pram memberikan pernyataan tegas: tidak ada titipan, tidak ada permainan orang dalam, dan semua proses dilakukan secara terbuka. “Transparan, tanpa ordal,” begitu janjinya dan ini bukan sekadar retorika, melainkan janji yang akan diuji oleh mata publik.Wajar bila janji itu dinanti-nanti. Sudah terlalu sering masyarakat kecewa karena proses seleksi pekerjaan di pemerintahan tak sepenuhnya bersih. Di tengah ekonomi yang masih penuh tantangan, banyak warga menggantungkan harapan pada kesempatan ini. Mereka tak hanya ingin pekerjaan, tapi juga pengakuan bahwa usaha dan kemampuan merekalah yang menentukan, bukan koneksi atau kedekatan dengan elite kekuasaan.

PPSU kini bukan sekadar “tukang sapu jalanan.” Mereka simbol kerja keras, kedisiplinan, dan pengabdian. Di berbagai momen penting banjir, penataan kota, hingga kondisi darurat pasukan oranye selalu sigap hadir. Merekalah wajah Jakarta yang tak banyak bicara, tapi terus bekerja. Maka ketika formasi dibuka, wajar saja bila ribuan orang ingin bergabung. Namun, angka 7.000 juga membawa tantangan besar: bagaimana memastikan bahwa setiap proses seleksi berlangsung adil? Bahwa mereka yang lolos memang yang layak? Di sinilah komitmen Pram dan Pemprov DKI diuji. Masyarakat tidak hanya butuh pengumuman di media, tapi juga bukti nyata bahwa tak ada pintu belakang dalam proses ini. Rencananya, proses seleksi akan melibatkan pihak independen dan memanfaatkan sistem berbasis teknologi untuk meminimalisasi celah kecurangan. Setiap tahapan akan dibuka seluas-luasnya untuk publik: dari pendaftaran, seleksi administrasi, tes fisik, hingga pengumuman akhir. Semua bisa dipantau, semua bisa diuji transparansinya. Langkah ini tak hanya penting untuk menjaga integritas seleksi PPSU tahun ini, tapi juga untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang bersih. Sudah terlalu lama publik merasa apatis terhadap proses rekrutmen yang dianggap penuh KKN korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sekarang saatnya membuktikan bahwa birokrasi bisa berubah, bahwa kesempatan kerja di Jakarta bukan lagi soal siapa yang kita kenal, tapi soal siapa yang memang pantas.

Antusiasme ribuan pelamar adalah energi yang tak boleh disia-siakan. Mereka datang dengan harapan, dengan tekad, dan dengan mimpi sederhana: bisa bekerja dengan layak, mendapatkan penghasilan yang pasti, dan menjadi bagian dari perbaikan kota. Mereka bukan sekadar angka dalam laporan tahunan, mereka adalah manusia dengan keluarga yang menunggu di rumah, dengan anak-anak yang butuh sekolah, dan dengan hidup yang ingin mereka perbaiki. Pemerintah pun perlu menyadari bahwa satu keputusan kecil dalam proses seleksi ini bisa berdampak besar. Ketika masyarakat melihat bahwa orang-orang yang lolos adalah mereka yang benar-benar layak, kepercayaan terhadap sistem akan tumbuh. Sebaliknya, jika masih ditemukan indikasi titipan atau manipulasi, maka kekecewaan akan sulit dibendung dan bisa melemahkan optimisme warga untuk kembali percaya pada pemerintah daerah.

Saat pemerintah berani menjanjikan seleksi tanpa ordal, itu adalah sebuah langkah maju. Tapi janji harus dibarengi dengan sistem yang kokoh. Tak cukup hanya berkata transparan transparansi itu harus terlihat, bisa dicek, dan bisa diuji. Hanya dengan begitu, kepercayaan akan tumbuh, dan semangat warga untuk berkontribusi akan terus menyala. Rekrutmen PPSU tahun ini bisa jadi momentum perubahan. Momentum untuk menunjukkan bahwa Jakarta adalah kota yang memberi ruang bagi semua, bukan hanya bagi mereka yang punya “akses khusus”. Ini adalah ujian, dan sekaligus peluang. Jika berhasil dijalankan dengan baik, bukan tidak mungkin rekrutmen ini akan jadi contoh nasional tentang bagaimana seharusnya birokrasi bekerja. Karena pada akhirnya, yang dibutuhkan warga hanyalah satu hal: keadilan. Keadilan untuk mendapat kesempatan yang sama, keadilan untuk dinilai berdasarkan kemampuan, bukan kedekatan. Dan ketika itu benar-benar terjadi, maka bukan hanya para pelamar yang menang tapi seluruh Jakarta.