Writer: Raodatul - Selasa, 03 Februari 2026 17:31:01
FYPMedia.id - Pemerintah Iran kembali menjadi sorotan dunia internasional setelah mengumumkan penangkapan sedikitnya 139 warga negara asing (WNA) yang diduga terlibat dalam rangkaian unjuk rasa antipemerintah yang mengguncang negara tersebut sejak akhir tahun lalu.
Otoritas keamanan Iran menuding para WNA itu berperan dalam menghasut dan mengoordinasikan kerusuhan yang pecah di sejumlah wilayah.
Penangkapan tersebut diumumkan oleh kepolisian Iran dan dilaporkan oleh kantor berita internasional AFP pada Selasa (3/2/2026). Operasi penindakan disebut banyak dilakukan di wilayah Iran bagian tengah, salah satunya di Provinsi Yazd, yang menjadi salah satu titik panas demonstrasi.
Tuduhan Penghasutan dan Keterlibatan Jaringan Asing
Kepala Kepolisian Kota Yazd, Ahmad Negahban, mengungkapkan bahwa para WNA yang ditangkap diduga tidak sekadar hadir dalam aksi demonstrasi, tetapi juga terlibat aktif dalam mengorganisasi dan memicu kekacauan.
“Selama peninjauan kasus-kasus yang terkait dengan para perusuh baru-baru ini, ditentukan bahwa 139 orang di antaranya yang ditangkap dalam kerusuhan ini merupakan warga negara asing,” ucap Negahban dalam pernyataannya.
Lebih lanjut, Negahban menyebut sebagian dari mereka memiliki keterkaitan dengan jaringan di luar Iran.
“(Mereka terlibat) dalam mengorganisir, menghasut, dan mengarahkan aksi kerusuhan, dan dalam beberapa kasus berhubungan dengan jaringan di luar negeri,” kata Negahban, seperti dikutip kantor berita Tasnim.
Namun demikian, otoritas Iran tidak merinci asal kewarganegaraan dari 139 WNA yang ditangkap tersebut, sehingga memunculkan berbagai spekulasi di kalangan pengamat internasional.
Baca Juga: Arab Saudi Eksekusi Mati 6 Warga Iran, Berikut 5 Fakta yang Perlu DiketahuiÂ
Gelombang Protes Berawal dari Kenaikan Biaya Hidup
Gelombang demonstrasi besar-besaran di Iran bermula pada 28 Desember 2025, dipicu oleh melonjaknya biaya hidup, inflasi, dan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Aksi protes awalnya berlangsung secara terbatas dan relatif damai di sejumlah kota.
Namun dalam waktu singkat, unjuk rasa meluas dan berubah menjadi gerakan antipemerintah, dengan tuntutan yang tidak lagi hanya menyasar isu ekonomi, tetapi juga kebijakan politik dan tata kelola negara.
Protes kemudian menyebar ke berbagai wilayah Iran, memicu bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan, serta aksi vandalisme terhadap fasilitas publik dan simbol-simbol negara.
Versi Pemerintah Iran: Kerusuhan dan Aksi Teror
Pemerintah Iran bersikeras bahwa gelombang protes tersebut tidak lagi murni sebagai ekspresi aspirasi publik.
Otoritas Teheran menyebut aksi itu telah berubah menjadi kerusuhan terorganisasi yang melibatkan kekerasan, pembunuhan, dan perusakan.
Iran juga menuding adanya campur tangan kekuatan asing, khususnya Amerika Serikat dan Israel, yang disebut sebagai musuh bebuyutan negara tersebut.
Menurut otoritas Iran, sebagian besar korban tewas dalam kerusuhan merupakan anggota pasukan keamanan dan warga sipil yang tidak bersalah, serta terkait dengan apa yang mereka sebut sebagai “aksi teroris”.
Perbedaan Tajam Data Korban Tewas
Jumlah korban jiwa akibat gelombang protes ini menjadi salah satu isu paling kontroversial. Pemerintah Iran mengakui bahwa lebih dari 3.000 orang tewas selama unjuk rasa dan kerusuhan berlangsung.
Namun angka tersebut dibantah oleh sejumlah organisasi hak asasi manusia internasional. Human Rights Activists News Agency (HRANA), sebuah lembaga pemantau HAM yang berbasis di Amerika Serikat, melaporkan jumlah korban yang jauh lebih besar.
HRANA mengklaim telah memverifikasi 6.854 kematian, dengan mayoritas korban disebut sebagai demonstran yang tewas akibat tindakan pasukan keamanan Iran.
Sejumlah kelompok HAM lainnya bahkan memperingatkan bahwa jumlah korban sesungguhnya bisa lebih tinggi, mengingat keterbatasan akses informasi dan ketatnya kontrol media di Iran.
Kritik Internasional dan Kekhawatiran HAM
Penangkapan ratusan orang, termasuk warga asing, memicu kekhawatiran komunitas internasional terkait hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi di Iran.
Beberapa negara dan organisasi internasional menyerukan transparansi proses hukum serta perlindungan terhadap tahanan.
Namun hingga kini, otoritas Iran belum memberikan detail mengenai status hukum para WNA yang ditangkap, termasuk apakah mereka akan diadili di pengadilan Iran atau dideportasi ke negara asalnya.
Iran Tegaskan Stabilitas Nasional Prioritas Utama
Pemerintah Iran menegaskan bahwa langkah tegas yang diambil aparat keamanan bertujuan untuk menjaga stabilitas nasional dan keutuhan negara.
Menurut Teheran, campur tangan asing dalam protes domestik merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan Iran.
Otoritas juga menegaskan bahwa kebebasan berekspresi tetap dijamin, selama tidak disertai kekerasan, vandalisme, dan dugaan upaya penggulingan pemerintahan yang sah.
Ketegangan Masih Membayangi Iran
Meski intensitas demonstrasi dilaporkan mulai menurun, situasi di Iran masih dinilai rawan dan sensitif.
Penangkapan 139 WNA menunjukkan bahwa pemerintah Iran memandang gelombang protes ini sebagai persoalan keamanan nasional, bukan semata isu sosial ekonomi.
Para pengamat menilai, respons keras pemerintah berpotensi memperdalam jurang ketidakpercayaan antara negara dan masyarakat, sekaligus meningkatkan tekanan diplomatik dari dunia internasional.
Ke depan, bagaimana Iran menyeimbangkan antara penegakan keamanan dan tuntutan reformasi sosial akan menjadi faktor kunci dalam menentukan stabilitas jangka panjang negara tersebut.
