FYPMedia.ID – Dunia perminyakan Indonesia kembali diguncang skandal besar. Kejaksaan Agung (Kejagung) baru saja mengungkap dugaan korupsi yang melibatkan PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023. Angka kerugian negara yang fantastis, mencapai Rp 193,7 triliun, membuat kasus ini langsung viral dan menjadi perbincangan publik.
Kronologi Kasus BBM Oplosan di Pertamina
Kejagung menjelaskan bahwa praktik korupsi ini dilakukan dengan berbagai modus, mulai dari ekspor minyak mentah domestik secara ilegal, impor minyak melalui perantara (broker), hingga subsidi yang tidak transparan. Salah satu yang paling menghebohkan adalah dugaan oplosan BBM, di mana Pertalite disebut-sebut diubah menjadi Pertamax secara ilegal.
Namun, PT Pertamina (Persero) membantah keras tudingan tersebut. Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menegaskan bahwa tidak ada praktik upgrade blending atau pencampuran Pertalite dengan Pertamax. “Kami pastikan bahwa yang dijual ke masyarakat sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan oleh Dirjen Migas. Pertamax tetap RON 92 dan Pertalite RON 90,” ujarnya.
Baca Juga: Kantor Ditjen Migas ESDM Digeledah Kejagung: Berikut 6 Fakta Terkait Dugaan Korupsi Minyak dan Gas
Modus Operandi: Sengaja Impor Mahal, Produksi Kilang Lokal Diturunkan
Penyelidikan Kejagung mengungkapkan bahwa modus utama dalam kasus ini adalah sengaja menurunkan produksi kilang dalam negeri. Minyak mentah yang seharusnya diproses di dalam negeri malah diekspor ke luar negeri dengan alasan tidak memenuhi standar ekonomi atau spesifikasi kilang. Namun, faktanya, minyak mentah tersebut sebenarnya masih layak diolah di kilang Indonesia.
Sebagai gantinya, Pertamina justru mengimpor minyak mentah dan BBM dengan harga jauh lebih tinggi. Diduga ada persekongkolan dalam proses ini, di mana beberapa tersangka dari pihak Pertamina dan broker telah menentukan harga serta pemenang tender secara ilegal.
Siapa Saja Tersangka Skandal Korupsi BBM?
Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka utama dalam kasus ini, yaitu:
- Riva Siahaan (RS) – Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga
- SDS – Direktur Feed Stock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional
- YF – Direktur Utama PT Pertamina International Shipping
- AP – VP Feed Stock Management PT Kilang Pertamina Internasional
- MKAR – Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa
- DW – Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim
- GRJ – Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak
Para tersangka ini diduga telah melakukan persekongkolan dalam pengadaan minyak dan BBM, sehingga merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah.
Dampak Korupsi BBM: Harga BBM Naik, Rakyat Merugi
Dampak skandal ini sangat besar terhadap perekonomian nasional. Dengan sebagian besar pasokan BBM berasal dari impor ilegal, harga dasar BBM otomatis meningkat. Kenaikan ini membuat Harga Indeks Pasar (HIP) BBM naik, yang akhirnya dijadikan dasar pemberian subsidi dan kompensasi dari APBN.
Selain itu, Kejagung juga menemukan bahwa BBM dengan RON 90 dioplos agar seolah-olah menjadi RON 92 (Pertamax). Hal ini tidak hanya melanggar regulasi, tetapi juga berpotensi merugikan konsumen karena bahan bakar yang digunakan tidak sesuai dengan standar kualitas yang dijanjikan.
Baca Juga: Dampak Penghapusan Pengecer Gas Elpiji 3 Kg dan Cara Membeli di Pangkalan Resmi
Apa Langkah Kejagung Selanjutnya?
Kejagung berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya. Mereka akan menelusuri aliran dana hasil korupsi serta menyelidiki kemungkinan tersangka tambahan. “Permufakatan ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara,” tegas Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Abdul Qohar.
Masyarakat Desak Transparansi Energi Nasional
Kasus ini menambah daftar panjang skandal di sektor energi Indonesia. Publik pun semakin sadar akan pentingnya transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam nasional. Banyak pihak mendesak pemerintah untuk lebih terbuka dalam kebijakan impor BBM, serta mengoptimalkan kilang dalam negeri agar tidak lagi bergantung pada impor minyak mahal.
Dengan skandal korupsi BBM ini yang terus berkembang, masyarakat tentu berharap ada tindakan tegas terhadap para pelaku, serta reformasi besar-besaran di tubuh Pertamina agar praktik serupa tidak terulang lagi.
Apa pendapatmu tentang skandal BBM oplosan ini? Yuk, share di kolom komentar!
