FYPMedia.ID – Meta, induk perusahaan dari Facebook, Instagram, dan Threads, kembali mengubah pendekatan terhadap konten politik di platformnya. Setelah sebelumnya membatasi rekomendasi konten politik, kini Meta memutuskan untuk kembali menampilkan konten tersebut kepada pengguna.
Kebijakan ini mulai diterapkan pekan ini di Amerika Serikat dan akan merambah negara lain dalam beberapa minggu ke depan. Langkah ini diumumkan oleh Adam Mosseri, Kepala Instagram, yang mengungkap bahwa konten politik akan diatur dalam tiga tingkat eksposur: “lebih sedikit,” “standar” (pengaturan bawaan), dan “lebih banyak.”
Pengguna dapat menyesuaikan preferensi ini melalui pengaturan kontrol konten.
“Kami menyadari sulit untuk menarik garis tegas antara konten politik dan non-politik, sehingga keputusan ini memberikan kebebasan kepada pengguna untuk memilih,” tulis Mosseri melalui Threads, dikutip dari Engadget.
Alasan di Balik Perubahan Meta
CEO Meta, Mark Zuckerberg, juga menyatakan bahwa perubahan ini mencerminkan evolusi umpan balik pengguna. Sebelumnya, pengguna merasa lelah dengan dominasi konten politik, tetapi kini banyak yang ingin kembali melihat jenis konten ini.
“Kami ingin mengedepankan kebebasan berekspresi sambil tetap menjaga komunitas kami ramah dan inklusif,” ujar Zuckerberg dalam video yang diunggah di akun Facebook-nya.
Mark Zuckerberg mengakui bahwa kebijakan baru ini juga dipengaruhi oleh hasil pemilu AS yang kembali dimenangkan oleh Donald Trump. Menurutnya, kemenangan ini memberikan kesempatan bagi Meta untuk berkolaborasi dengan pemerintah AS dalam memprioritaskan kebebasan berekspresi di berbagai platform.
Baca juga: Kekayaan Miliarder Teknologi: Elon Musk Puncaki Daftar Orang Terkaya Dunia 2024
Ia bahkan menyebut kebijakan ini sebagai tonggak baru bagi Meta dalam memperkuat hak berbicara secara bebas di ranah digital.
Selain perubahan pada rekomendasi konten politik, Meta juga menggantikan sistem pemeriksa fakta pihak ketiga dengan “catatan komunitas” yang memungkinkan pengguna memberikan komentar terkait keakuratan unggahan. Sistem ini mirip dengan pendekatan yang diambil oleh platform X (dulu Twitter).
Transformasi Meta juga melibatkan perubahan kepemimpinan, dengan Joel Kaplan menggantikan Nick Clegg sebagai Kepala Urusan Global. Kaplan, yang memiliki hubungan dekat dengan politisi Partai Republik, menyatakan bahwa pendekatan baru ini akan mendorong Meta untuk lebih mendukung kebebasan berbicara.
Namun, kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak. Ava Lee dari Global Witness menyebut langkah tersebut sebagai strategi untuk mendekati pemerintahan Donald Trump yang baru terpilih.
“Keputusan ini dapat memicu meningkatnya ujaran kebencian dan disinformasi di platform,” kata Lee, dikutip dari BBC.
