FYPMedia.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran program pencegahan stunting di beberapa daerah. Dalam sebuah rapat koordinasi di Jakarta pada Rabu (18/12/2024), Tito menyampaikan penyesalannya terhadap penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran.
Dia memberikan contoh konkret, yakni sebuah program stunting dengan total anggaran Rp10 miliar, namun yang benar-benar sampai kepada masyarakat hanya sekitar Rp2 miliar. Sisanya, sebanyak Rp6 miliar digunakan untuk kegiatan administratif seperti rapat koordinasi dan studi banding.
“Ada program stunting, anggarannya Rp10 miliar. Rapat koordinasi, studi banding, lain-lain, Rp6 miliar. Yang jadi makanan untuk ibu hamil sama anak di bawah dua tahun itu Rp2 miliar. Rp2 miliar lagi evaluasi,” ujar Tito, Rabu (18/12/2024).
Baca juga: Wacana Pilkada Lewat DPRD, Efisiensi Anggaran atau Kepentingan Elite Politik?
Menurut Tito, penggunaan anggaran seperti ini sangat tidak efisien dan merugikan masyarakat yang sebenarnya membutuhkan bantuan langsung. Dia juga menegaskan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap belanja pemerintah daerah yang dinilai tidak efisien, salah satunya anggaran untuk perjalanan dinas.
Bahkan, Tito mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah mengambil langkah dengan mengurangi anggaran perjalanan dinas kementerian dan lembaga sebesar setengahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Tito mengkritik sejumlah program pemerintah daerah yang dianggap tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Salah satunya adalah kegiatan “rapat dalam rangka penguatan,” yang menurutnya tidak memiliki hasil yang jelas.
Lebih lanjut, Tito juga mengingatkan kepala daerah untuk mengubah pola pikir mereka terkait program-program yang ada. Dia khawatir pejabat di bawah mereka, seperti Sekretaris Daerah (Sekda) dan Badan Keuangan Daerah (BPKAD), bisa memanipulasi penggunaan anggaran.
Baca juga: 6,4 Juta Anak Indonesia Alami Stunting di 2024: Bagaimana Mengatasinya?
“Dan ada lagi program yang terlalu banyak itu. Rapat dalam rangka penguatan. Ini saya bilang kapan kuatnya barang. Nah ini tolong rekan kepala daerah jangan diboongin oleh Sekretaris Daerah sama BPKAD. Ini mainnya di Bappeda sama BKAD. Jujur-jujur. Iya. Tolong lah mindset-nya berubah. Karena kasihan rakyat,” tegasnya.
Tito pun menekankan pentingnya perubahan mindset dalam mengelola anggaran agar lebih efisien dan tepat sasaran. Pentingnya efisiensi anggaran, menurut Tito, tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kalau ini bisa terjadi, setiap daerah bergerak, maka pertumbuhan ekonomi daerah akan bergerak sama kita menangani inflasi,” tambah Tito.
Dengan mengelola anggaran secara efisien, daerah-daerah dapat meningkatkan pendapatan mereka dan beroperasi secara mandiri, tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pusat.
