FYPMedia.id – Pemerintah terus mendorong realisasi program pembangunan 3 juta rumah per tahun untuk mengatasi backlog perumahan. Program ini menjadi prioritas kabinet Presiden Prabowo Subianto dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari kementerian, pengusaha, hingga investor internasional.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menyiapkan lahan untuk mendukung program ini. Sebanyak 79 ribu hektare tanah terlantar akan dialokasikan untuk pembangunan permukiman.
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyebut bahwa potensi tanah terlantar di Indonesia mencapai 1,3 juta hektare, dengan 854.662 hektare sudah teridentifikasi. Dari jumlah itu, 209.780 hektare akan digunakan untuk tanaman pangan, 564.957 hektare untuk transmigrasi dan redistribusi tanah, serta 79.925 hektare untuk pembangunan rumah.
“Potensi tanah terlantar itu sebanyak 1,3 juta hektare. Ini dari tanah Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pengelolaan (HPL) habis, yang sudah terindikasi terlantar seluas 854.662 hektare, dan ini harus dipergunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat,” ucap Nusron Wahid, Jumat (6/12/2024).
Baca juga: Produksi Kedelai Lokal Terbatas: Indonesia Impor 2,16 Juta Ton pada 2024
Dukungan Finansial
Satgas Perumahan yang dipimpin Hashim Djojohadikusumo menjelaskan bahwa program ini membutuhkan anggaran sebesar Rp 53,6 triliun dari APBN serta Rp 335 triliun dari sumber lain, termasuk perbankan dan dana CSR.
Selain itu, pemerintah mengundang investasi dari berbagai negara, seperti Qatar, China, India, dan Singapura, untuk mendukung pembangunan.
“Cukup banyak negara yang ingin investasi di program perumahan sosial dari pemerintahan Prabowo. Ini pasti terwujud,” kata Hashim, Rabu (4/12/2024).
Selain dana asing, pengusaha dalam negeri juga berkontribusi. PT Agung Sedayu Group telah membangun 250 rumah di Desa Sukawali, Banten, dengan dana CSR senilai Rp 60 miliar. Pengusaha lainnya, seperti Boy Thohir dan PT Berau Coal, berencana membangun rumah di daerah tambang di Kalimantan.
Program ini ditargetkan membangun 2 juta rumah di desa dan 1 juta rumah di kota. Menurut anggota Satgas Perumahan, Bonny Z. Minang, sebanyak 2 juta rumah akan terdesentralisasi ke 75.000 desa dengan alokasi 26 unit rumah per desa.
Untuk mendukung ini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah mengajukan anggaran sebesar Rp 21,6 triliun pada tahap awal.
“Pendanaan sudah disiapkan melalui pengajuan Anggaran Kementerian PKP sejumlah Rp 53,6 triliun di antaranya Rp 21,6 triliun adalah cicilan di tahun pertama untuk 2 juta unit rumah di desa,” jelas Bonny, Jumat (06/12/2024).
Baca juga: Realisasi Investasi Asing di Indonesia Capai Rp654,4 triliun
Menteri PKP Maruarar Sirait yakin program ini akan menciptakan lapangan kerja besar-besaran, menampung hingga enam juta pekerja dalam sektor konstruksi.
Dengan sinergi lintas sektor dan dukungan berbagai pihak, program 3 juta rumah diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan hunian rakyat Indonesia.
Menurut perhitungannya, pelaksanaan program tiga juta rumah ini akan memerlukan jutaan tenaga kerja. Ia menjelaskan bahwa pembangunan rumah di pedesaan membutuhkan setidaknya empat hingga lima juta pekerja, dengan setiap unit rumah melibatkan empat hingga lima tukang bangunan.
Sementara itu, pembangunan apartemen di perkotaan diperkirakan akan membutuhkan ratusan ribu tenaga kerja baru.
“Sehingga kita bisa menampung lima sampai enam juta pekerjaan baru,” ujarnya.
